Profil Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Profil Perusahaan / Lembaga - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Deskripsi Perusahaan / Kelembagaan

1957 - 1967
MELETAKKAN PONDASI PEMBANGUNAN APARATUR

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957, dan susunan organisasi dan tugas fungsinya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian LAN didasarkan pada rancangan yang dibuat oleh Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan tugas untuk membuat rencana lengkap dan konkret tentang pembentukan suatu institut bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan demi hadirnya aparatur pemerintah yang cakap dan terampil dalam sistem administrasi negara yang sesuai dengan bentuk negara merdeka.

Meski peraturan pembentukannya ada sejak 1957, baru setahun kemudian LAN mulai beroperasi dan melakukan kegiatan, tepatnya sejak 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo SH sebagai Direktur LAN yang pertama. Di era kepemimpinan inilah, muncul tonggak-tonggak prestasi awal, antara lain pembentukan Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN) melalui Keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960 tanggal 24 Desember 1960. LAN juga mulai melakukan kiprah dalam fora internasional sejak masa kepemimpinan pertama ini, yakni melakukan kerjasama internasional dengan Indiana University (AS) untuk akselerasi pengembangan ilmu administrasi di Indonesia.  

1967 - 1977
TONGGAK MODERNISASI KELEMBAGAAN & PROFESIONALISME APARATUR

Memasuki masa 1970-an, diangkatlah Mayjen Pol. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA sebagai pemimpin tertinggi LAN. Mulai masa kepemimpinannya, sebutan Direktur LAN berubah menjadi Ketua LAN. Seiring dengan Repelita, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan susunan organisasi LAN dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Sejak saat itu organisasi LAN diatur dengan Keppres No. 5 Tahun 1971. Dalam peraturan tersebut, tugas LAN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya.

LAN semakin berperan penting, baik sebagai rujukan administrasi negara maupun penajaman tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 1974 LAN mengadakan pentaloka bagi instansi vertikal dan dinas otonomi. Tahun itu juga diterbitkan Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres 34/72 ihwal penyusunan kelengkapan diklat PNS, mulai dari susunan pengajaran, persyaratan, sarana, dan prasarana diklat. Adapun dari sisi kelembagaan, ekspansi terus diperluas. Tahun 1974 berdiri kantor perwakilan di Makassar dan STIA LAN Ujung Pandang. Pada tahun 1976 Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA diangkat sebagai Ketua LAN menggantikan Awaloedin Djamin. Setahun setelah pengangkatannya, mulai dibangun pusat pendidikan dan latihan pegawai negeri yang terletak di Pejompongan.

1977 - 1987
ERA PRESTASI, DEDIKASI DAN PARTISIPASI

Pada tahun 1983 Sondang Siagian digantikan oleh Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA sebagai Ketua Lan yang keenam. Pada tahun pertama kepemimpinannya, moto LAN dilengkapi dengan nilai-nilai dasar, yakni Prestasi, Dedikasi, dan Partisipasi. Tahun itu juga terbit buku Bunga Rampai Administrasi Negara.

Dari segi infrastruktur, pada masa kepemimpinannya diresmikan Gedung PPLPN LAN Pejompongan oleh Mensesneg Sudharmono, SH setelah memakan waktu pembangunan selama tujuh tahun. Juga diremiskan Masjid Nurul Ihsan. Keduanya pada tahun 1984. Kerjasama internasional juga cukup banyak dilakukan pada masa kepemimpinan Bintoro Tjokroamidjojo, di antaranya penelitian bersama dengan Asia Pacific Development Centre (APDC) dan United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) (1985), kerjasama dengan Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) (1985), kerjasama dengan Overseas Training Office/Bappenas dan APDS untuk mengirimkan 30 pegawai mendapatkan pelatihan penelitian kebijaksanaan di APDC Kuala Lumpur (1987).

1987 -1997
PENGUATAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

Pada dasawarsa berikutnya, LAN semakin memperluas jejaring dan menguatkan perannya sebagai instansi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1988 LAN memproduksi sebuah buku berjudul “Informasi Organisasi Aparatur Pemerintah Pusat”. Buku ini menyajikan Susunan Organisasi Departemen (Kementerian) dan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen sesuai dengan peraturan perundangan pada saat itu. Pada tahun yang sama LAN juga mendorong keluarnya Kepmenpan No. 11 tahun 1988 tentang Ujian Dinas Penyesuaian/ Kenaikan Pangkat. Pada tahun 1989, LAN melakukan restrukturisasi kelembagaannya yang kedua melalui Keppres 20/1989. Peraturan tersebut semakin menguatkan kedua peran LAN yakni pendidikan dan pelatihan pegawai negeri serta penelitian dan pengembangan di bidang Administrasi Negara.

Sejak tahun 1990, kepemimpinan LAN dipegang oleh Prof. Dr. J.B. Kristiadi. Melalui pergantian tampuk kepemimpinan kepada sosok muda dan intelek, LAN membuat beberapa titik kemajuan, baik dalam penyelenggaraan forum nasional hingga pengembangan diklat pegawai negeri. Pada masa Kepemimpinan Dr. JB Kristiadi, yang dimulai tahun 1990, Kurikulum STIA ditata kembali, untuk kemudian dibukanya dua jurusan baru: Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.

1997 - 2007
MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMPERKOKOH SANKRI

Tahun 1998 diawali dengan pergantian komando LAN kepada Prof. Dr. Mustopadidjaja, AR, SE, MPIA. Pada masa beliau, LAN mengalami beberapa perubahan internal. Perubahan tersebut antara lain penggantian nomenklatur nama pimpinan, peguatan tugas-fungsi dan perubahan kelembagaan organisasi, reorientasi visi dan misi serta pembuatan Rencana Strategis LAN sebagai arah gerak institusi. Penguatan tugas dan fungsi LAN terus berjalan dengan terbitnya Keppres No. 8 tahun 1999, Keppres 40 Tahun 2000, Keppres no. 166 tahun 2000, Keppres nomor 178 tahun 2000, Keppres Nomor 103 tahun 2001, hingga Keppres No 110 tahun 2001. Sejalan dengan reformasi internal, LAN juga memberikan sumbangsih kepada reformasi penyelenggaraan pemerintahan, berupa pembuatan “Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” pada tahun 1999.

Tahun 1999 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999, Struktur Organisasi LAN kembali mengalami perubahan dengan mengalami penambahan jumlah eselon I menjadi 6 (enam) yaitu Deputi bidang kajian kinerja kelembagaan, deputi bidang manajemen kebijakan dan pelayanan, deputi bidang litbang administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara, deputi bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan deputi bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional serta Sekretariat \utama. Tahun 1999 ini, juga tercatat sebagai lahirnya unit setara eselon 2 yaitu Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.

2007 - 2017
MENYONGSONG BIROKRASI KELAS DUNIA YANG INOVATIF

Tahun 2013 Prof. Agus Dwiyanto diangkat menjadi kepala LAN menggantikan Dr. Asmawi Rewansyah. Pengangkatan beliau merupakan hasil proses selesi terbuka pertama yang dilakukan LAN. Menyusul reformasi kelembagaan LAN di tahun yang sama, reformasi di bidang Diklatpim dilakukan dengan diluncurkannya diklatpim pola baru: Baru dalam kurikulum maupun metode penyampaian. Pelaksanaan Reform Leader Academy berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah juga telah dilaksanakan. Dan perencanaan sekolah kader dimulai di era ini pula. Untuk lebih mengefektifkan peran LAN terutama di pulau Sumatera, pada era Agus Dwiyanto ini pula pembangunan gedung PKP2A Aceh mulai dilakukan dan kemudian diresmikan.

Memperkuat fungsi LAN di tengah-tengah arus perubahan yang cukup deras, Agus Dwiyanto merampingkan kelembagaan LAN yang dimaksudkan juga sebagai model bagi instansi pemerintah lainnya. Less structure, rich in functions. Kedeputian Inovasi yang didirikan, juga merupakan hasil inovasi struktur kelembagaan LAN. Dalam kurun waktu tersebut, LAN juga mengalami perubahan organisasi secara signifikan. Sebelumnya LAN memiliki 5 Deputi dan 1 sekretaris utama (6 pejabat eselon 1) menjadi 3 deputi dan 1 sekretaris utama. Rightsizing organisasi ini dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Pelaksanaan rightsizing organisasi ini menjadi pilot ptoject secara nasional. Sejalan dengan Struktur baru LAN, penanaman nilai-nilai baru juga dicanangkan: Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli.

Menggantikan Prof Agus Dwiyanto yang memasuki masa purna bakti, dilantiklah Dr. Adi Suryanto, MSi, sebagai kepala LAN yang ke 13. Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan LAN yang semakin modern, dinamis dan berkontribusi nyata. Modernisasi proses bisnis LAN ini ditandai dengan semakin diperkuatnya e-gov atau pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan LAN. Aplikasi-aplikasi elektronis untuk menunjang proses bisnis semakin digalakkan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.

VISI Lembaga Administrasi Negara
“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam visi tersebut, terkandung 4 (empat) elemen utama, yaitu:

• Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia
• Yang Mampu Menjadi Penggerak Utama
• World Class Government
• Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI Lembaga Administrasi Negara
Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

• Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
• Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten.
• Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
• Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.
• Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi Negara

Tugas :

1. Meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
2. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
3. Merencanakan dan mengawai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
4. Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
6. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
7. Membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan.

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
2. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
4. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
5. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.