Profil PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII didirikan sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap kebutuhan akan adanya penjaminan terhadap risiko politik yang melekat pada investasi di bidang infrastruktur. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia bertindak sebagai Penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risikorisiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke pemerintah ke dalam masing masing Kerjasama Pemerintah Swasta.

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Special Mission Vehicles di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

VISI PERUSAHAAN
Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif

MISI PERUSAHAAN
Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

1. Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel (Shareholder Centric)
2. Menyediakan instrumen de-risking, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung partisipasi badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan (Customer Centric)
3. Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial (Dampak Kebermanfaatan)
4. Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan (Fokus Pengembangan Kapabilitas dan Kapasitas Internal)